KOMPONEN HASIL

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ADALAH PILOT PROJECT REFORMASI BIROKRASI

Pada Bab I Pendahuluan, Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Dijelaskan bahwa Pembangunan ZI merupakan pilot project untuk mengakselerasi tiga sasaran utama program reformasi birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi.

2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

3. Peningkatan pelayanan publik.

Dalam Permenpan tersebut juga dijelaskan bahwa untuk mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

Selaras dengan petunjuk teknis Pembangunan Zona Integritas tersebut di atas, Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan, Kemenpan RB RI pernah menyampaikan pesan pada Acara Rapat Teknis Persiapan Evaluasi Zona Integritas Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 25 Juli 2018 bahwa untuk mempertahankan predikat WBK/WBMM, Satker harus mampu menjadi contoh bagi unit kerja lainnya, mempertahankan integritas, memperketat pengawasan, menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu pada tanggal 14 November 2018, saat Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Polri, Gelombang IV, di Lagoon Garden The Sultan Hotel, Muhammad Yusuf Ateh, Ak.,MBA juga pernah mengatakan bahwa :

“Satker berpredikat WBK harus siap ditinjau oleh siapa saja, diakui oleh stakeholder dan masyarakat, ada istimewanya, ada pembedanya dibanding dengan satker lainnya serta nampak perubahan pada bisnis proses pelayanan”.

Pada kesempatan yang sama, Deputi RB Kunwas M Yusuf Ateh mengatakan bahwa melakukan reformasi birokrasi dalam organisasi sebesar Polri tidak gampang dan harus dimulai dari satuan-satuan kerjanya dengan program pilot project (unit kerja percontohan) pembangunan ZI menuju WBK Menuju WBK/WBBM.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, Unit Kerja yang sudah dinilai berhasil membangun Zona Integritas dengan predikat WBK atau WBBM, idealnya harus dapat menjadi contoh dan menginspirasi unit-unit kerja lainnya. Indikator apakah Unit Keja Percontohan (pilot project pembangunan ZI) sudah betul-betul menjadi percontohan tentu harus dirumuskan dan menjadi salah satu sasaran evaluasi pembangunan ZI.

Indikator tersebut pada umumnya berupa pengakuan dari kesatuan atas (Polda), kesatuan samping (Polres jajaran), instansi/stakeholder dan masyarakat baik yang diungkapkan secara langsung, melalui media sosial yang jejak digitalnya dapat dimonitor umum, ataupun yang disampaikan melalui media-media lainnya.

Terkait hal ini, kami mencoba untuk menunjukkan beberapa contoh indikator Unit Kerja Percontohan yang dimaksud di atas, sebagai motivasi bagi kami untuk menjaga dan meningkatkannya.