Spread the love

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu alat ukur pembangunan zona integritas dan standar yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dari perspektif masyarakat yang kita layani (customer-oriented).

Polres Solok Kota melakukan SKM dengan cara menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kota Solok dengan teknis pelaksanaan personel Polres sebagai pensurvei dan BPS yang menghitung hasil survei.

Pelaksanaan SKM dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan teknis dalam Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permenpan RB RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

SKM dilaksanakan dalam dalam tiap-tiap 3 bulan (tri wulan) dan hasilnya disosialisasikan baik melalui media sosial, dipajang di ruang-ruang pelayanan dan dipublikasikan melalui media online.

Tanpa melaksanakan SKM, kita tidak dapat mendeteksi perkembangan peningkatan kualitas pelayanan publik, kita tidak tau apa saja yang perlu dibenahi agar masyarakat percaya dan puas dengan pelayanan yang diberikan dan yang paling penting kita tidak tau bagaimana pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah kita berikan.

Dengan SKM kita bisa memanfaatkan hasil survei untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan publik yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hasil survei akan bermanfaat bila kita langsung segera menindaklanjutinya dengan melakukan pembenahan-pembenahan.

Polres Solok Kota juga telah menindaklanjuti hasil SKM tersebut di antaranya adalah dengan melakukan sosialisasi standar pelayanan baik langsung maupun melalui medsos dan pemasangan standar pelayanan di front office sebagai tindak lanjut dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang standar pelayanan publik di lingkungan Polres.

Tindak lanjut atas hasil SKM selanjutnya adalah MOU pembayaran PNBP SKCK melalui BRI untuk agar masyarakat mengetahui bahwa pembayaran PNBP tersebut adalah sah dibayarkan untuk negara serta untuk menutup peluang pungli.

Berdasarkan hasil SKM juga telah dilakukan pembuatan rambatan dan toilet bagi masyarakat berkebutuhan khusus, pemasangan CCTV di ruang-ruang pelayanan publik, penambahan fasilitas di ruang tunggu pelayanan seperti minuman, permen, wifi, charger HP dan fotocopy gratis.

Sebagai tambahan dari SKM, Polres Solok Kota juga memasang papan SKM di tiap-tiap ruang pelayanan publik yang wajib dimintakan kepada masyarakat berupa saran dan masukan dari masyarakat setiap selesai menerima pelayanan. Selanjutnya saran dan masukan dari masyarakat tersebut ditempel di papan SKM.

Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari SKM sebelumnya yang menunjukkan bahwa data kuantitatif yang diperoleh melalui SKM harus dilengkapi dengan data kualitatif dimana masyarakat tidak hanya mengatakan puas, sangat puas atau kurang puas, tetapi diminta juga menerangkan alasan mengapa merasa puas, sangat puas atau kurang puas atas pelayan publik yang telah diterimanya.

Tujuan utamanya dari papan SKM ini adalah sebagai sarana evaluasi berkelanjutan sekaligus sebagai alat ukur kualitas pelayanan publik yang bisa dipantau setiap hari, menciptakan suasana pelayanan yang transparan, menciptakan lingkungan pelayanan yang bersih dan budaya malu bagi pelaksana pelayanan untuk melakukan perbuatan tercela seperti pungli dan atau gratifikasi.

Selain itu dengan adanya papan SKM ini, jajaran Polres Solok Kota dapat mengetahui dan menindaklanjuti dengan segera keluhan atau masukan dari masyarakat. Data kuantitatif tidak bisa mengakomodir ini, dengan kertas selembar yang diisi oleh masyarakat dan ditempel di papan SKM ini, Polres Solok Kota mengetahui mana yang harus dibenahi dan mana yang harus ditingkatkan.